Kemenkeu Kembali Ingatkan Potensi Resiko CryptoCurrency


Berkembangnya popularitas mata uang virtual atau cryptocurrency seperti halnya bitcoin menjadi perhatian berbagai otoritas keuangan dunia.

Saat ini beberapa negara telah membuat kebijakan melarang transaksi menggunakan mata uang virtual tersebut.

Seperti dilansir halaman detik.com, Kementerian Keuangan Indonesia sendiri juga ikut memberikan perhatian khusus terkait dengan beredarnya uang virtual tersebut mengingat potensi risiko yang besar, tidak hanya bagi masyarakat penggunanya namun juga dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa penggunaan mata uang virtual sebagai alat transaksi hingga saat ini tidak memiliki landasan formal sama sekali.

Mengacu pada Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, telah dengan jelas ditegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

“Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendukung kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah,” terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Senin (22/1/2018)

Kementerian Keuangan terus bekerja sama dengan badan keuangan lainnya untuk mempelajari perkembangan penggunaan mata uang virtual ini secara keseluruhan.

Selain itu, Kementrian Keuangan juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko peredaran dan penggunaan mata uang virtual demi melindungi kepentingan publik dan menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan negara.



SHARE